konkep.ukpbj@gmail.com +62 811-4036-212

Tugas dan Fungsi

Tugas dan Fungsi Bagian Pengadaan Barang/Jasa Berdasarkan Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 85 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.

TUGAS POKOK

UKPBJ mempunyai tugas pokok menyelenggarakan dukungan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan

FUNGSI

Dalam melaksanakan tugas pokokNYA, UKPBJ menyelenggarakan fungsi:

a. Unit Pengelola Layanan Pengadaan Barang/Jasa, melaksanakan tugas:

  • Inventarisasi paket pengadaan barang/jasa;
  • Pelaksanaan riset dan analisis pasar barang/jasa;
  • Penyusunan strategi pengadaan barang/jasa;
  • Penyiapan dan pengelolaan dokumen pemilihan beserta dokumen pendukung lainnya dan informasi yang dibutuhkan;
  • Pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa;
  • Penyusunan dan pengelolaan katalog elektronik Lokal/Sektoral;
  • Membantu perencanaan dan pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah; dan
  • Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.

b. Unit Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik, melaksanakan tugas:

  • Pelaksanaan pengelolaan seluruh system informasi pengadaan barang/jasa (termasuk akun pengguna sistem pengadaan secara elektronik) dan infrastrukturnya;
  • Pelaksanaan pelayanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik;
  • Fasilitasi pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna seluruh system informasi pengadaan barang/jasa;
  • Identifikasi kebutuhan pengembangan system informasi;
  • Pengembangan system informasi yang dibutuhkan oleh UKPBJ;
  • Pelayanan informasi pengadaan barang/jasa pemerintah kepada masyarakat luas;
  • Pengelolaan informasi kontrak; dan
  • Mengelola informasi manajemen barang/jasa hasil pengadaan.

c. Unit Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa, melaksanakan tugas:

  • Pembinaan bagi para pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah, terutama pelaku pengadaan barang/jasa dan personel UKPBJ;
  • Pengelolaan manajemen pengetahuan pengadaan barang/jasa;
  • Pembinaan hubungan dengan para pemangku kepentingan;
  • Pengelolaan dan pengukuran tingkat kematangan UKPBJ;
  • Pelaksanaan analisis beban kerja UKPBJ;
  • Pengelolaan personil UKPBJ;
  • Pengembangan system insentif personil UKPBJ;
  • Fasilitasi implementasi standarisasi layanan pengadaan secara elektronik;
  • Pengelolaan dan pengukuran kinerja pengadaan barang/jasa pemerintah;
  • Bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi proses pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan desa;
  • Bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi penggunaan seluruh system informasi pengadaan barang/jasa pemerintah, antara lain SiRUP, SPSE, ekatalog, e-monev, SiKaP; dan
  • Layanan penyelesaian sengketa kontrak melalui mediasi.